HUT POLRI yang ke-62 pada tanggal 1 Juli 2008 perlu dijadikan sebagai momentum untuk melakukan refleksi diri dan upaya-upaya introspektif terhadap kinerja POLRI selama ini, baik selama 10 tahun masa reformasi maupun setelah berlakunya UU No.2 tahun 2002 tentang POLRI, agar mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah POLRI telah dapat diandalkan sebagai satu-satunya lembaga pelindung dan pengayom masyarakat yang bertanggungjawab atas masalah keamanan dalam negeri?
2. Apakah masyarakat perlu mengamankan diri masing-masing dengan membentuk kelompok-kelompok berkekuatan fisik dan bersenjata semata-mata karena ketidak-mampuan POLRI melakukan fungsi dan perannya?
3. Apakah perlu membentuk Komisi Penanggulangan Kekerasan atau KPK jilid 2 untuk mengikuti jejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK jilid 1) yang terbukti jauh lebih efektif dan progresif dalam hal menangani permasalahan korupsi yang selama ini dianggap sebagai salah satu kelemahan POLRI (dan Kejaksaan)?
4. Apakah UU No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu direvisi atau diamandemen agar implementasinya lebih efektif dan dan memenuhi rasa keadilan masyarakat?
5. Apakah eksistensi POLRI sebagai satu-satunya lembaga pengamanan dan/atau penegak hukum dalam negeri akan mampu menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat agar lebih tertib, santun dan menghargai hak asasi manusia serta jauh dari budaya kekerasan?

Bertolak pada pemikiran di atas, Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) terpanggil untuk menelaah lebih jauh dan mendalam, apa sebenarnya yang menyebabkan negeri ini seolah-olah tidak memiliki polisi jika muncul peristiwa kekerasan massa di muka umum?

Apakah ini merupakan salah satu indikasi kegagalan Negara mengamalkan konstitusi dalam melindungi warganya?

Sudah sedemikian parahkah kinerja POLRI dalam hal penanganan kasus-kasus kekerasan massa di muka umum ini, sehingga perlu dibentuk semacam Komisi Pemberantasan Kekerasan misalnya?

Ataukah perubahan paradigma yang dicantumkan dalam UU No. 2 tahun 2002 terasa belum cukup memadai untuk meningkatkan peranan POLRI dalam memberi perlindungan yang maksimal kepada segenap bangsa Indonesia?

Hal-hal di atas telah dibahas dalam seminar yang mengambil tempat di Ruang Senat FKUI, Salemba, pada hari Selasa, 8 Juli 2008 pukul 10:00-13:00 WIB. Para pembicara adalah:

1. Ade Erlangga Masdiana (kriminolog UI)
2. Farouk Muhammad (mantan Gubernur PTIK)
3. Ichsan Malik (fasilitator Konflik Poso)

Dimoderatori oleh Effendi Ghazzali, seminar ini merupakan kegiatan Bidang Kebijakan Strategis (Ketua: La Ode Ronald Firman) di bawah Departemen Kebijakan Strategis dan Hubungan Antar Lembaga (diketuai Budiarto Shambazy). Kegiatan ini direncanakan akan bersifat regular setiap beberapa bulan sekali disesuaikan dengan event tertentu dan direncanakan pula dari beberapa diskusi yang diselenggarakan hasilnya akan dibuat sebuah buku rekomendasi dari ILUNI UI untuk pemerintah.